Purwakarta Lancar Menggelar Musrenbang, Bupati Fokuskan pada Infrastruktur dan Jembatan

Purwakarta Lancar Menggelar Musrenbang, Bupati Fokuskan pada Infrastruktur dan Jembatan

WGJ BULAN

PURWAKARTA, WARTAGEMURUH.COM – Pemerintah Kabupaten Karawang menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), Kamis (25/03/2021). Musrenbang merupakan proses akhir dalam penyusunan proritas perencanaan pembangunan pada tahun anggaran (TA) 2022 mendatang. Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Purwakarta sebagai penyampai materi dalam gelaran Musrenbang tersebut.

Bupati Purwakarta, Anne Ratna menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran acara yang juga dihadiri oleh perwakilan Gubernur Jawa Barat. Anne menyakini Musrenbang dapat menyusun prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Purwakarta di tahun 2022. Mengingat di tahun sebelumnya (2020 dan 2021), banyak yang tercancel sehubungan dengan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19, ungkapnya.

 “Saya menekankan di tahun 2022 nanti, lebih banyak anggaran yang terfokus pada infrastruktur jalan dan jembatan,” ujar Anne.

Anne juga mengatakan terkait perbaikan jalan nasional dan jalan provinsi, Pemkab Purwakarta akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar bisa direalisasikan. Anne juga menyebutkan dalam Musrenbang 2022 tersebut terdapat empat hal yang akan menjadi skala prioritas, diantaranya :

  1. Meningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berwawasan lingkungan
  2. Pemulihan ekonomi dan perlindungan masyarakat
  3. Peningkatan penyelenggaraan good governance yang berbasis iptek, dan
  4. Peningkatan infrastruktur dasar perekonomian masyarakat, jelasnya.

Anne juga mengingatkan kepada jajarannya, mereka harus memiliki empat prinsip dalam bekerja, yang antara lain :

  1. Aktif, jangan menunggu ada yang protes lalu bergerak
  2. Responsif, bilamana ada aspirasi harus ditangani sejauh itu menjadi tupoksinya
  3. Kolaboratif, mengingat kemampuan anggaran yang terbatas perlu adanya kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain kita harus menjadi perantara
  4. ke-empat adaptif

“Ini harus hati-hati karena dalam adaptasi kebiasaan baru banyak perubahan-perubahan regulasi, empat hal tersebut harus dipegang oleh dinas teknis,” pungkas Anne. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *