PISP Prihatin atas Pernyataan Gubernur Jabar, Anggaran PSBB Tidak Ada

PISP Prihatin atas Pernyataan Gubernur Jabar, Anggaran PSBB Tidak Ada

WGJ Bulan Tresyana

Editor Wijaya Soma

WARTAGEMURUH.COM– Pendiri Pusat Informasi dan Studi Pembangunan (PISP), Hasanuddin merasa prihatin atas Pernyataan Gubernur Jawa Barat di media massa beberapa hari lalu yang menyebutkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah tidak memiliki anggaran jika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kembali diterapkan karena sudah habis digunakan untuk memenuhi keperluan lain seperti masker dan APD.

Dikatakan Gubernur, jika PSBB diterapkan maka meminta bantuan logistik ke pemerintah pusat.

“Pernyataan Gubernur tersebut memprihatinkan dan menggambarkan alokasi APBD Jawa Barat tidak berbasis Kejadian Luar Biasa Bencana Non Alamiah Pandemi Covid-19 yang statusnya hingga saat ini belum dicabut,” ujar Hasanuddin. Rabu (23/06/2021).

Ditandaskan Hasanuddin, jangan sampai ketidakmampuan perencanaan alokasi anggaran berbasis penanggulangan pandemi lalu alokasi anggarannya diserahkan kepada pemerintah pusat dan karena itu PSBB Skala Besar tidak dilakukan.

“Semestinya PSBB diterapkan di beberapa Kab/kota di Jawa Barat karena peningkatan yang sudah mencapai titik kritis kebencanaan,” jelas Hasanuddin.

“Padahal, menurut hemat kami Pemprov Jawa Barat mampu membantu Kab/Kota dalam hal anggaran untuk kesehatan dalam manangani peningkatan Covid-19 di beberapa daerah,” sambung dia.

Misalnya, lanjut dia, kebijakan penundaan kegiatan belanja daerah pada belanja operasi, belanja modal dan bantuan hibah yang ditunda yang jumlahnya triliunan rupiah dapat di recofusing untuk keperluan mendesak penanganan, pencegahan dan penanggukan Covid-19 di beberapa Kab/Kota di Jawa Barat.

“Jadi apa yang disampaikan Ridwan Kamil tersebut sesungguhnya mengabaikan kegentingan di beberapa daerah, dengan tetap tidak melakukan recofusing dengan dalih pembiayaan menjadi kewajiban pemerintah pusat,” kata dia.

Menurut dia, hal itu suatu kebijakan yang tidak memiliki sense of krisis ditengah pandemi dan membahayakan kesehatan masyarakat.

Akibatnya, jelas dia, Ridwan Kamil dapat dianggap lalai menjalankan kewajibannya sebagai Gubernur Jawa Barat untuk segera menangani permasalahan penting dan/atau mendesak yang memerlukan penyelesaian cepat di daerah, khususnya di Kabupaten Garut, dan Kab/Kota lainnya di Jawa Barat yang peningkatan Covid-19 signifikan.

“Kami berharap DPRD Provinsi Jawa Barat, khususnya Anggota DPRD yang berasal dari Dapil Garut untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat,” tutup Hasanuddin. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *