Ketua Fraksi Nasdem DPRD KoCi: ‘Kebijakan Sistem Ganjil Genap Harap Dikaji Ulang’

Ketua Fraksi Nasdem DPRD KoCi: ‘Kebijakan Sistem Ganjil Genap Harap Dikaji Ulang’

WGJ Anisa Pasha
Editor Bulan Tresyana

KOCI,WARTAGEMURUH.COM– Pemerintah Daerah Kota Cirebon akan menerapkan sistem kebijakan Ganjil-Genap mulai 16 Agustus 2021. Direncanakan 8 ruas jalan masuk dalam kebijakan tersebut yakni Jalan Tuparev, Jalan Kartini, Jalan Siliwangi, Jalan Ciptomangunkusumo, Jalan Pemuda, Jalan Pekiringan, Jalan Karanggetas, dan Jalan Pasuketan mulai dari BAT.

Kebijakan Ganjil-Genap rencananya dimulai pukul 07.00 sampai 17.00 WIB dari hari Senin sampai Sabtu. Uji coba akan dilakukan pada hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 13.00 sampai 17.00 WIB.

Pemberlakuan sistem Ganjil-Genap dikarenakan tingkat kasus positif Covid-19 di Kota Cirebon masih tinggi diatas rata-rata Jawa Barat. Data tersebut merupakan hasil laporan komite kebijakan penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah Jawa Barat.

Diketahui, kasus positif Covid-19 Kota Cirebon 21,19 persen, sedangkan Jawa Barat sendiri 19,37 persen. Untuk tingkat kesembuhan di Kota Cirebon 78,05 persen lebih rendah dibandingkan Jawa Barat 79,05 persen.

Pemberlakuan ganjil genap ini menuai pro kontra di tengah masyakat, setelah lepas penyekatan ruas jalan, muncul lagi pemberlakuan ‘Ganjil-Genap’.

Penolakan kebijakan tersebut pun diutarakan Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani. Pihaknya tidak setuju dengan kebijakan tersebut dan perlu dikaji ulang.

“Menurut saya harus jelas dulu untuk apa di terapkan ganjil-genap. Penduduk kota cirebon kan cuma 350 ribuan, kalau yang punya kendaraan paling 40 persennya, yang banyak itu kendaraan dari luar Kota Cirebon,” ujar Harry. Rabu (11/08/2021).

Menurut Harry, kebijakan Sistem Ganjil-Genap tidak pas dilakukan di Kota Cirebon. Sehingga kebijakan ini perlu dikaji kembali agar bijak dalam membuat aturan.

“Saya pikir kebijakan ganjil genap perlu dikaji ulang, saya tidak setuju dengan kebijakan tersebut,” tegasnya.

Jika targetnya adalah mengurangi intensitas mobilitas warga dari kabupaten sekitar, kata Harry, baiknya sistem ganjil genap hanya di berlakukan di perbatasan masuk Kota Cirebon aja.

“Kalau diberlakukan di beberapa ruas jalan coba pikirkan kalau orang yang kerjanya, usahanya atau tinggalnya di daerah tersebut bagaimana. Penerapan ganjil genap ini justru membuat susah warga yang kondisinya hari ini lagi susah,” tambahnya.

Lanjut Harry, kalaupun diterapkan Sistem Ganjil – Genap, dipertimbangkan untuk tidak berlaku bagi kendaraan roda dua mengingat banyak warga masyarakat yang bekerja menggunakan motor.

“Kalaupun harus tetap diberlakukan sistem ganjil genap, diharapkan ada pengecualian bagi pengendara roda dua. Karena pertimbngan kegiatan warga Kota Cirebon mayoritas menggunakan roda dua,” ungkapnya memungkas. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *