Ini Kata LSM Bumi tentang Perbup No. 11 Tahun 2021 terkait Pilkades

Ini Kata LSM Bumi tentang Perbup No. 11 Tahun 2021 terkait Pilkades

WGJ: Bulan

Editor Wijaya Soma

GARUT, WARTAGEMURUH.COM– Lembaga Swadaya Masyarakat Bersama Membangun Indonesia, disingkat LSM Bumi  telah melakukan audensi dengan DPMD Kabupaten Garut sehubungan Perbup Nomer 11 Tahun 2021 sebagai sandaran hukum tata tertib pemilihan calon kepala desa serentak tahap II yang akan di laksanakan tahun ini.

Terkait audiensi tersebut Ketua DPD LSM Bumi, Herman Supriatna, mengungkapkan kekecewaan atas jawaban yang disampaikan Panitia Kabupaten, Tedy.

“Tedy menyampaikan bahwa Perbup tersebut tidak bisa diubah, dan perbub tersebut telah dikaji oleh Kemenkumham,” ujar Herman.

Akan tetapi, lanjut Herman, bagi balon yang baru mau manggung, Perbup nomor 11 tahun 2021 merupakan sekatan yang mempersempit peluang kelolosan menjadi perseta Balon Kepala Desa.

“Hal itu jelas sangat merugikan,” ungkap Herman, Rabu (21/04/21).

Melengkapi Herman, Sekertaris LSM Bumi, Rukmana,  menambahkan perihal Perbup Pasal 42.

Secara detail Herman menyebutkan, Perbup 42 ayat (1) bahwa Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 ayat (3), lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan berupa: a. Penggunaan kriteria sebagai berikut: 1. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan; 2. tingkat pendidikan; 3. usia; dan 4. pengalaman berorganisasi pada LKD.

“Nah dari empat kriteria pada poin 2 dan 3 dapat kita pahami, tetapi pada poin 1 .Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintah; bagaimana jika ada calon latar belakang dari luar itu?” ujar Herman.

“Tidak adil dong! Point 4 ini jelas jelas sangat menguntungkan pihak incumbent dan menjegal calon yang tidak masuk dalam pengalaman di LKD ( Lembaga kepemerintahan Desa ),” sambung dia.

Menurut Herman, jika pihak terkait bisa lebih arip dan bijaksana, bahwasannya latar belakang peserta yang mencalonkan diri itu berbeda beda.

“Bagi peserta yang basiknya dari perangkat desa atau incumbent, itu tidak ada masalah, tetapi bagi peserta yang luar dari LKD atau sama sekali tidak bersentuhan dengan Pemerintah misalkan dari golongan Ustadz , Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau dari Toga dan Tomas tentunya jadi masalah,” tandas Herman.

Hal itu, terang Herman, karena poin 1 dan 4 merupakan syarat kelolosan peserta bakal calon.

“Intinya secara garis besar Perbub Nomer 11 Tahun 2021 ada keberpihakan kepada incumbent dan perangkat desa,” ujar dia.

Intinya, sambung Rukmana, pihak LSM Bumi meminta, seleksi balon dan calon harus dilaksanakan secara jujur dan adil sesuai Palsapah Pancasila dan UUD 1945; jangan ada salah satu pihak yang dirugikan.

“Kami mengingatkan kepada Penyelenggara Pilkades setransfaransi mungkin, karena dalam konteks politik, warga Negara Republik Indonesia berhak untuk dicalonkan dan berhak untuk mencalonkan; berhak untuk memilih dan dipilih, tanpa ada rekayasa kepentingan salah satu golongan,” pungkas dia. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *