Evaluasi Kegiatan Vaksinasi Massal, Hasanuddin: ‘Sebaiknya Penyelenggaraannya Serahkan ke TNI-POLRI yang Selama ini Terbukti Tertib dan Profesional Melaksanakan Vaksinasi’

Evaluasi Kegiatan Vaksinasi Massal, Hasanuddin: ‘Sebaiknya Penyelenggaraannya Serahkan ke TNI-POLRI yang Selama ini Terbukti Tertib dan Profesional Melaksanakan Vaksinasi’

WGJ Bulan Tresyana

GARUT,WARTAGEMURUH.COM– Target satu juta vaksin Covid-19 setiap hari yang digagas pemerintah menjadi suntikan moral bagi korps Bhayangkara untuk berbagi. Gerai Vaksinasi massal di Kabupaten Garut, yang dilaksanakan Polres bersama TNI sudah aktif di 42 Kecamatan dan 67 Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang melaksanakan vaksin massal TNI-Polri, termasuk Dinas Kesehatan. Dalam praktiknya tiga bus gerai vaksinasi Polres Garut tersebut, menjelajah sampai pelosok seluruh wilayah Garut dengan pelayanan sekitar 500-700 orang warga per hari.

Sementara Pemkab Garut menjadikan Pendopo sebagai Sentra Vaksinasi Gratis Di Gedung Pendopo selama 56 hari, dengan target 50 sampai 200 orang per hari yang divaksin

Seiring bertambahnya sasaran kelompok penerima vaksin yang diperluas kepada anak-anak dan remaja berusia 12-18 tahun. Vaksinasi telah dimulai di sejumlah daerah, Namun, gelaran vaksinasi banyak mengundang kritik sebab kerap menimbulkan antrean hingga kerumunan.

Menurut, Hasanuddin, Pendiri PISP (Pusat Informasi dan Studi Pembangunan), Kegiatan vaksinasi tentu mengumpulkan banyak orang, dan berpotensi melanggar Prokes jika penyelenggaraannya tidak  profesional dan menerapkan disiplin yang ketat.

Sebagaimana beredar photo dan pernyataan terkait kegiatan vaksinasi di Pendopo Garut, 26 Juli 2021.

“Antusias warga ingin di vaksin, sehingga warga berinisiatif datang, hal ini patut mendapatkan apresiasi bahwa kesadaran vaksinasi warga tinggi, namun pengaturan teknis pelaksanaan dilapangan yang tidak profesional berpotensi melanggar prokes,” ujarnya.  Senin (26/07/2021).

Oleh sebab itu, lanjut kata Hasanuddin, Pemda sebaiknya mengevaluasi pelaksanaan kegiatan vaksinasi yang diselenggarakannya, karena menyangkut keamanan dan kenyamanan warga yang hendak divaksin.

“Sebaiknya pelaksanaan vaksinasi dievaluasi kembali oleh Pemkab Garut. Hal ini akan berdampak pada citra pemda dan tim gugus tugas, apalagi bertempat di Pendopo, simbol pemerintah daerah,” kata Hsanuddin.

Dijelaskannya, Pelaksana kegiatan dapat diberi sanksi, jika secara teknis tidak melaksanakan protokol kesehatan dan penyelenggaraan secara terkoordinasi dengan pihak terkait, baik kelurahan, RW/RT maupun aparat keamanan.

“Jika memang pemerintah daerah keterbatasan kemampuan dalam penyelenggaran vaksinasi, entah karena sesuatu hal, maka sebaiknya vaksinasi penyelenggaraannya serahkan saja ke TNI-POLRI yang selama ini terbukti tertib dan profesional melaksanakan vaksinasi,” Hasanuddin menutup. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *