Beberapa LSM Garut Berunjuk Rasa terkait Balon Pilkades Cihaurkuning tidak Lolos karena Akta Kelahiran yang Keliru

Beberapa LSM Garut Berunjuk Rasa terkait Balon Pilkades Cihaurkuning tidak Lolos karena Akta Kelahiran yang Keliru

WGJ: Bulan Tresyana/tim

Editor Wijaya Soma

GARUT, WARTAGEMURUH.COM– Berlokasi di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Garut, Jalan Otto Iskandar Dinata Tarogong Garut, beberapa LSM melakukan unjuk rasa terkait tidak lolosnya seorang Balon Pilkades Desa Cihaurkuning, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, dengan alasan kelengkapan administrasi berupa akta kelahiran yang dianggap keliru. Senin (24/05/2021)

Terpantau media, massa yang ada di halaman kantor DPMD Garut tersebut terdiri atas LSM Penjara, LSM Hisbullah, serta beberapa komunitas, baik yang berasal dari wilayah kota maupun dari Desa Cihaurkuning sendiri.

Diketahui, mereka datang dalam rangka memberi dukungan moral kepada salah seorang Bakal Calon Pilkades Desa Cihaurkuning Kecamatan Cisompet, Asep Sofyan Saori, yang didiskualifikasi oleh pihak Panitia Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Cihaurkuning Kecamatan Cisompet terkait syarat akta kelahiran.

Ketua LSM Penjara PN Kabupaten Garut, Anton Herdiawan, menyampaikan, didiskualifikasinya
Bakal Calon (Balon) Asep Sofyan Saori, didasarkan pada syarat akta. Kelahiran yang diduga direkayasa oleh PPKD.

“Kami merasa perlakuan pihak PPKD Cihaurkuning medzolimi Bapak Asep Sofyan Saori selaku Balon Pilkades. Karena itu, kami mendesak pihak DPMD Garut untuk turun tangan serta melakukan investigasi yang semestinya sehingga pihak Bapak Asep Sofyan Saori mendapatkan keadilan,” ujar Anton.

Ditambahkan Anton, pihak DPC LSM Penjara PN Garut bersama para simpatisan, meminta agar persoalan tersebut secepat diinvestigasi untuk selanjutnya dilakukan klarifasi.

“Kami meminta agar diklarifikasi ke pihak publik terkait hasil investigasi. Bila ternyata prosedur pelaksanaan Pilkades 2021belum benar maka Pilkades di daerah bersangkutan ditangguhkan,” tutur Anton.

Sementara para pengunjuk rasa yang memberikan dukungan moral terhadap Asep Sofyan Saori terus berlanjut, di dalam sebuah ruangan DPMD Garut pihak Asep Sofyan Souri didampingi pihak kuasa hukum, Asep Muhidin, masih melakukan audiensi dengan pihak DPMD.

Diberikan sebelumnya, pihak Asep telah menyampaikan laporan kepada pihak Kepolisian atas adanya dugaan tindak pidana yang telah dilakukan dua orang PPKD.

“Pada Kamis, 20 Mei 2021 kami secara resmi menyampaikan laporan pengaduan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Panitia Pilkades Cihaurkuning, di antaranya Hemat Destriana, S.H dan Agus Sofwan Murtado yang menjabat ketua PPKD Cihaurkuning,” ujar pihak kerabat dekat yang mewakili pihak Asep. Jum’at (21/05/2021)

Sementara dalam kesempatan terpisah, perwakilan kuasa hukum dari Kantor Hukum Kukun Kurniansyah & Partners, Asep Muhidin, S.H, membenarkan adanya laporan dugaan pidana yang dilakukan klien mereka.

“Kami berkewajiban mendampingi pihak Bapak Asep Sofyan Sauri menyampaikan laporan tersebut ke Polres Garut,” ujar Asep Muhidin, S.H

Dijelaskan Asep Muhidin, dalam laporan tersebut dikatakan adanya dugaan oknum PPKD yang menerbitkan Akta Kelahiran atas nama Balon Pilkades, Asep Sofyan Saori yang bertanggal salah.

“Dalam isi laporan itu, kita menduga ada oknum Panitia yang nakal dengan menerbitkan akta kelahiran Asep Sofyan Saori di Disdukcapil, tentu hal terseut bertentangan dengan Pasal 95A atau Pasal 96 atau Pasal 96A Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Junto Pasal 55 KUHP,” beber Asep Muhidin, S.H mewakili kantornya.

Ditambahkan dia, menurut Pasal 95A UU RI No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

“Nah klien kami, Pak Asep Sofyan Saori, tidak pernah memberikan perintah atau menyuruh serta memohon Disdukcapil menerbitkan atau mencetak Akta Kelahiran yang tanggal itu, bahkan Petugas Disdukcapil telah memberikan data pribadi klien kami,” tutur Asep Muhidin. (*)

Terkait laporan tersebut, lanjut Asep Muhidin, hasilnya akan memperlihatkan benar-tidaknya perbuatan terlapor.

“Pastinya, nanti kita lihat bagaimana hasilnya, apakah perbuatan mereka sebagai terlapor dibenarkan oleh hukum atau bertentangan dengan hukum,” ujar dia. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *